TAKALAR – Elhannews.com // Pasangan calon bupati dan wakil bupati Takalar, DM-HHY, kembali disorot setelah adanya laporan bahwa Pemda Takalar membagikan bantuan pemerintah pusat, berupa rice cooker, dengan mencantumkan kode Nomor 1 dimana nama Paslon DM-HHY pada pilkada takalar. Menurut seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya, pembagian bantuan alat masak listrik (AML) ini diklaim atas nama Paslon DM-HHY, meskipun bantuan tersebut seharusnya berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Bantuan rice cooker ini merupakan bagian dari program ESDM yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2023. Program ini ditujukan untuk rumah tangga kecil dengan daya listrik 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA, yang berdomisili di daerah dengan pasokan listrik tegangan rendah dan memperoleh listrik 24 jam. Program ini bertujuan untuk menggantikan alat masak berbahan bakar minyak dengan alat masak berbasis listrik.
Namun, dugaan politisasi bantuan ini mencuat karena adanya pembagian rice cooker yang disertai dengan pencantuman momor 1 dimana nama Paslon DM-HHY pada pilkada takalar. Hal ini memunculkan kecurigaan adanya keterlibatan aparatur pemerintah daerah dalam kampanye politik.
Terkait hal ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta untuk segera melakukan pemeriksaan, yang dianggap berpotensi terlibat dalam penyalahgunaan bantuan pemerintah untuk kepentingan politik praktis. Jika terbukti, hal ini dapat melanggar aturan kampanye dan netralitas pemerintahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pilkada.
Bawaslu diharapkan segera melakukan investigasi untuk memastikan apakah pembagian bantuan tersebut benar-benar sesuai dengan peruntukannya atau justru digunakan untuk meraih keuntungan politik bagi Paslon tertentu.
Bersambung….
#Red…
ELHAN NEWS 