ACEH TENGGARA — Rapat penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rangka pemilihan Pengulu Kute Telaga Mekar, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaksanakan pada Rabu (14/10/2026). Tahapan ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilihan pengulu karena berkaitan langsung dengan kepastian hak masyarakat untuk menggunakan suara dalam menentukan pemimpin di tingkat kute.

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPW Lembaga Elhan-RI Provinsi Aceh, Abd. Wahab. Kehadiran Elhan-RI Aceh dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap proses pendataan dan penetapan pemilih, khususnya dalam mendorong keterbukaan informasi, ketelitian administrasi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan Pengulu Kute Telaga Mekar.

Penetapan DPT bukan sekadar tahapan administratif, melainkan bagian mendasar yang menentukan siapa saja warga yang tercatat dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara. Karena itu, proses tersebut perlu dilaksanakan secara cermat dengan memperhatikan persyaratan pemilih, kesesuaian identitas, serta ketepatan data yang digunakan oleh panitia penyelenggara.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan pihak yang melakukan pemantauan diharapkan dapat membantu mendorong penyelenggaraan pemilihan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran DPW Lembaga Elhan-RI Provinsi Aceh juga menjadi perhatian terhadap pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat sejak tahapan awal hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Abd. Wahab, selaku Ketua DPW Lembaga Elhan-RI Provinsi Aceh, hadir untuk memantau proses penetapan DPT agar pelaksanaannya mendapat perhatian dari sisi transparansi dan ketertiban administrasi. Namun, keterbukaan tersebut perlu diwujudkan melalui informasi yang jelas mengenai tahapan pendataan, mekanisme penetapan, serta ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Data pemilih yang akurat menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan pemilihan. Kesalahan pencatatan, data ganda, pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum tercantum, maupun data yang tidak lagi memenuhi ketentuan merupakan hal-hal yang perlu diantisipasi melalui pemeriksaan yang cermat sesuai mekanisme yang berlaku.

Di sisi lain, penetapan DPT juga harus dilaksanakan dengan tetap menghormati kewenangan panitia penyelenggara. Pemantauan oleh lembaga masyarakat merupakan bagian dari perhatian publik terhadap proses demokrasi, tetapi keputusan administratif tetap harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan data yang telah diverifikasi oleh pihak berwenang.

Oleh karena itu, transparansi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pelaksanaan rapat. Panitia juga perlu memastikan bahwa proses penetapan dapat dijelaskan secara terbuka, mulai dari mekanisme pendataan hingga penyelesaian apabila terdapat keberatan atau koreksi dari masyarakat. Dengan demikian, setiap persoalan yang muncul dapat ditangani berdasarkan data dan prosedur, bukan berdasarkan dugaan atau kepentingan pihak tertentu.

Keterbukaan dalam penetapan DPT juga penting untuk menjaga hubungan yang baik antara panitia, para calon pengulu, dan masyarakat. Seluruh pihak perlu memperoleh perlakuan yang sama sesuai ketentuan, tanpa diskriminasi maupun keberpihakan. Prinsip netralitas menjadi salah satu aspek yang harus dijaga agar proses pemilihan dapat berlangsung dengan tertib dan memberikan kesempatan yang setara kepada warga yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

DPW Lembaga Elhan-RI Provinsi Aceh menaruh perhatian terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan Pengulu Kute Telaga Mekar agar berjalan sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemantauan terhadap proses tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh pihak untuk mengutamakan kepentingan masyarakat serta menjaga integritas penyelenggaraan pemilihan.

Meski demikian, untuk memberikan gambaran yang utuh kepada publik, informasi mengenai jumlah pemilih yang ditetapkan, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, mekanisme verifikasi, serta tanggapan resmi panitia masih perlu dilengkapi. Data tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui hasil rapat secara konkret dan menilai pelaksanaan tahapan berdasarkan informasi yang terukur.

Hingga berita ini disusun, jumlah DPT yang ditetapkan serta keterangan resmi panitia mengenai hasil rapat belum dicantumkan dalam informasi yang tersedia. Oleh sebab itu, belum ada dasar untuk menyimpulkan apakah terdapat persoalan dalam daftar pemilih atau apakah seluruh tahapan telah berjalan tanpa kendala.

Pemilihan Pengulu Kute Telaga Mekar diharapkan dapat menjadi proses demokrasi di tingkat kute yang mengedepankan keterbukaan, kejujuran, netralitas, dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Seluruh pihak, baik panitia, calon pengulu, lembaga pemantau, maupun warga, memiliki peran masing-masing dalam menjaga suasana yang kondusif dan memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan.

Melalui pemantauan yang dilakukan, DPW Lembaga Elhan-RI Provinsi Aceh berharap penetapan DPT menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan tahapan berikutnya. Transparansi data pemilih dan keterbukaan informasi diharapkan tidak berhenti pada rapat penetapan, tetapi terus dijaga hingga pemungutan suara dan penyelesaian seluruh rangkaian pemilihan Pengulu Kute Telaga Mekar.

Pada akhirnya, kualitas pemilihan tidak hanya ditentukan oleh terlaksananya setiap tahapan, tetapi juga oleh sejauh mana proses tersebut dapat dipahami, diperiksa, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka serta kepatuhan terhadap aturan, pemilihan Pengulu Kute Telaga Mekar diharapkan berlangsung secara tertib, adil, dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat setempat.

ACEH TENGGARA — Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Telaga Mekar, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, mulai memasuki momentum penting. Pasangan Ripa Andika Pelas, S.E. dan Junianto, S.Pd. resmi mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Kepala Desa Telaga Mekar pada Kamis, 24 September 2026, sekitar pukul 09.00 WIB.

Proses pendaftaran berlangsung di Gedung Serba Guna Desa Telaga Mekar dan menjadi salah satu tahapan penting sebelum memasuki proses verifikasi administrasi hingga penetapan calon kepala desa.

Kehadiran pasangan Ripa Andika Pelas–Junianto dalam tahapan pendaftaran tersebut sekaligus menandai mulai menghangatnya dinamika politik pemerintahan desa di Telaga Mekar. Pendaftaran bakal calon bukan sekadar proses administratif, tetapi menjadi pintu awal bagi masyarakat untuk mengenal gagasan, visi, misi serta komitmen para kandidat yang akan mengikuti kontestasi kepemimpinan desa.

Dalam penyampaian visi dan misinya, pasangan Ripa Andika Pelas dan Junianto menekankan komitmen terhadap peningkatan kehidupan keagamaan masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran warga Desa Telaga Mekar.

Visi tersebut menjadi bagian dari arah yang ditawarkan kepada masyarakat dalam menghadapi proses pemilihan kepala desa. Namun, seluruh gagasan dan janji yang disampaikan dalam tahapan pencalonan pada akhirnya akan diuji oleh masyarakat melalui proses demokrasi desa serta pelaksanaan program apabila nantinya memperoleh mandat untuk memimpin.

Bagi masyarakat Desa Telaga Mekar, Pilkades bukan hanya persoalan memilih seorang kepala desa. Hasil pemilihan nantinya akan berkaitan langsung dengan arah pemerintahan desa, pengelolaan anggaran desa, pembangunan infrastruktur, pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta berbagai kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.

Karena itu, setiap tahapan Pilkades menjadi perhatian publik desa.

Dalam konteks tersebut, transparansi proses pencalonan juga menjadi sorotan. Ketua DPW Lembaga Elhan-RI Aceh turut hadir di Gedung Serba Guna Desa Telaga Mekar untuk memantau secara langsung jalannya proses pendaftaran bakal calon kepala desa.

Pemantauan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian terhadap pelaksanaan tahapan Pilkades agar berlangsung secara terbuka, tertib dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

Transparansi menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap tahapan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dan verifikasi persyaratan, penetapan bakal calon menjadi calon, hingga tahapan pemilihan, perlu dilaksanakan secara jelas sehingga masyarakat dapat mengetahui proses yang sedang berlangsung.

Publik juga berkepentingan mengetahui bahwa setiap bakal calon mendapatkan perlakuan yang sama dalam menjalani seluruh tahapan pencalonan.

Artinya, proses verifikasi persyaratan harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan berdasarkan kepentingan pihak tertentu. Setiap dokumen pencalonan harus diperiksa sesuai mekanisme dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak penyelenggara.

Begitu pula apabila terdapat kekurangan persyaratan atau persoalan administrasi, mekanisme penyelesaiannya harus disampaikan secara jelas kepada pihak yang berkepentingan sesuai aturan yang berlaku.

Hal tersebut penting karena Pilkades merupakan proses yang menyangkut kepentingan masyarakat desa secara langsung. Kejelasan setiap tahapan akan membantu mencegah munculnya spekulasi, kesalahpahaman maupun dugaan adanya perlakuan yang tidak sama terhadap bakal calon.

Di sisi lain, seluruh bakal calon memiliki hak yang sama untuk mengikuti proses pencalonan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Penetapan calon kepala desa tetap menjadi kewenangan pihak penyelenggara berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pendaftaran pasangan Ripa Andika Pelas–Junianto pada Kamis pagi tersebut belum menjadi akhir dari proses, melainkan awal dari rangkaian tahapan yang masih harus dilalui.

Setelah pendaftaran, perhatian akan tertuju pada proses verifikasi dan penelitian persyaratan bakal calon. Tahapan tersebut menjadi penting karena akan menentukan siapa saja yang nantinya ditetapkan sebagai calon kepala desa dan berhak mengikuti tahapan pemilihan berikutnya.

Masyarakat pun diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam proses Pilkades. Warga memiliki ruang untuk mengawal jalannya tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memperoleh informasi mengenai jadwal, persyaratan, mekanisme pencalonan dan tahapan pemilihan.

Keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan untuk menciptakan proses demokrasi desa yang sehat. Masyarakat dapat menilai para kandidat berdasarkan visi, misi, rekam jejak, kemampuan serta program yang ditawarkan tanpa terjebak pada informasi yang belum terverifikasi.

Bagi pasangan Ripa Andika Pelas dan Junianto, pendaftaran ini menjadi langkah awal untuk membawa gagasan mereka ke tengah masyarakat. Komitmen terhadap kehidupan keagamaan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat selanjutnya akan menjadi bagian yang dapat dinilai oleh warga sepanjang proses Pilkades berlangsung.

Sementara bagi penyelenggara, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Tidak kalah penting, masyarakat juga perlu mendapatkan kepastian bahwa proses pemilihan nantinya berlangsung tertib dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta yang telah memenuhi ketentuan.

Pengawasan terhadap proses tersebut bukan berarti mencampuri kewenangan penyelenggara. Sebaliknya, pemantauan publik dapat menjadi bagian dari kontrol sosial agar pelaksanaan tahapan Pilkades tetap berada dalam koridor aturan.

Kehadiran elemen masyarakat maupun organisasi yang melakukan pemantauan juga diharapkan dapat menjadi pengingat bahwa proses pemilihan kepala desa merupakan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Pilkades Telaga Mekar pada akhirnya akan menentukan siapa yang memperoleh kepercayaan masyarakat untuk memimpin desa dalam periode mendatang. Karena itu, proses menuju pemilihan harus mendapatkan perhatian yang serius, terutama terkait keterbukaan informasi dan kepastian setiap tahapan.

Masyarakat Desa Telaga Mekar tentu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana proses tersebut berlangsung, siapa saja yang mengikuti tahapan pencalonan, bagaimana proses verifikasi dilakukan, serta kapan setiap tahapan berikutnya dilaksanakan.

Semakin terbuka proses tersebut, semakin mudah masyarakat mengawasi dan memahami mekanisme Pilkades.

Sebaliknya, apabila informasi mengenai tahapan tidak disampaikan secara jelas, ruang spekulasi dan kesalahpahaman dapat terbuka. Karena itu, komunikasi antara panitia penyelenggara, pemerintah desa, bakal calon dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga suasana Pilkades tetap kondusif.

Pendaftaran pasangan Ripa Andika Pelas, S.E. dan Junianto, S.Pd. pada Kamis (24/9/2026) menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam tahapan Pilkades Telaga Mekar. Setelah ini, proses akan bergerak pada tahapan-tahapan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Perhatian masyarakat kini tidak hanya tertuju pada siapa yang mendaftarkan diri, tetapi juga bagaimana penyelenggara menjalankan seluruh proses secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, Pilkades yang berkualitas bukan hanya ditentukan oleh hasil akhir pemungutan suara, tetapi juga oleh bagaimana seluruh tahapan menuju hari pemilihan dilaksanakan secara terbuka, tertib, dan sesuai aturan.

Masyarakat Telaga Mekar pun diharapkan dapat mengikuti seluruh rangkaian Pilkades dengan tenang, kritis dan bertanggung jawab, serta menggunakan hak pilihnya berdasarkan pertimbangan masing-masing.

Pada akhirnya, siapa pun yang nantinya memperoleh mandat dari masyarakat akan menghadapi tanggung jawab besar untuk menjalankan pemerintahan desa, meningkatkan pelayanan publik, mengelola pembangunan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Telaga Mekar.

Karena itu, sejak tahapan pendaftaran dimulai, transparansi bukan sekadar pelengkap. Transparansi merupakan bagian penting untuk memastikan proses demokrasi di tingkat desa berjalan dengan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu fondasinya.

ACEH TENGGARA — BREAKING NEWS! Tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Telaga Mekar, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara, mulai memasuki momentum penting. Pasangan Ripa Andika Pelas, S.E. dan Junianto, S.Pd. mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Kepala Desa Telaga Mekar pada Kamis (24/9/2026) sekitar pukul 09.00 WIB di Gedung Serba Guna Desa Telaga Mekar.

Pendaftaran tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pencalonan kepala desa di Desa Telaga Mekar. Kehadiran pasangan bakal calon tersebut sekaligus menandai dimulainya proses yang nantinya akan menentukan arah kepemimpinan pemerintahan desa untuk periode berikutnya.

Dalam proses pendaftaran itu, pasangan Ripa Andika Pelas, S.E. dan Junianto, S.Pd. menyampaikan visi dan misi yang menjadi dasar pencalonan mereka. Salah satu fokus yang mereka usung adalah meningkatkan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat Desa Telaga Mekar.

Selain bidang keagamaan, pasangan tersebut juga membawa komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Desa Telaga Mekar.

Visi dan misi tersebut menjadi bagian dari gagasan yang disampaikan dalam proses pencalonan. Selanjutnya, masyarakat akan melihat bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan apabila nantinya mendapatkan kepercayaan masyarakat serta melalui seluruh tahapan pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, proses pendaftaran bakal calon kepala desa juga mendapat perhatian dari masyarakat dan pihak yang melakukan pemantauan terhadap jalannya tahapan Pilkades.

Ketua DPW Lembaga Elhan-RI Aceh turut hadir di Gedung Serba Guna Desa Telaga Mekar pada saat proses pendaftaran berlangsung. Kehadiran tersebut dimaksudkan untuk memantau jalannya proses pendaftaran bakal calon kepala desa, khususnya dari sisi keterbukaan dan transparansi tahapan.

Pemantauan tersebut menjadi penting karena proses pemilihan kepala desa tidak hanya menyangkut calon yang akan berkompetisi, tetapi juga menyangkut bagaimana seluruh tahapan dilaksanakan secara terbuka, tertib dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai tahapan pencalonan, termasuk proses administrasi dan verifikasi persyaratan para bakal calon sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, keterbukaan dalam setiap tahapan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Dengan proses yang transparan, masyarakat dapat mengetahui perkembangan Pilkades tanpa harus memperoleh informasi yang simpang siur.

Namun demikian, pendaftaran pada Kamis (24/9/2026) tersebut masih berada pada tahap bakal calon. Artinya, proses tersebut belum dapat dipandang sebagai penetapan pasangan calon secara final sebelum seluruh persyaratan dan tahapan administrasi diselesaikan oleh pihak yang berwenang.

Seluruh bakal calon memiliki hak yang sama untuk mengikuti tahapan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Proses verifikasi dan penetapan selanjutnya tetap menjadi kewenangan pihak penyelenggara sesuai aturan yang berlaku.

Dari sisi masyarakat, momentum pendaftaran ini juga menjadi ruang untuk mengenal lebih jauh gagasan yang dibawa oleh pasangan bakal calon. Visi mengenai peningkatan kehidupan keagamaan serta kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tentunya akan menjadi bagian dari perhatian publik dalam melihat arah pencalonan tersebut.

Kesejahteraan masyarakat desa pada akhirnya berkaitan erat dengan bagaimana pemerintahan desa nantinya menjalankan pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan berbagai program desa sesuai aturan.

Karena itu, proses Pilkades tidak berhenti pada tahapan pendaftaran. Masih terdapat rangkaian proses berikutnya yang harus dilalui sebelum masyarakat menentukan pilihannya.

Di tengah tahapan tersebut, pengawasan masyarakat juga menjadi bagian penting. Pemantauan secara terbuka dapat membantu memastikan setiap proses berjalan sesuai mekanisme dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kehadiran Ketua DPW Lembaga Elhan-RI Aceh dalam proses pendaftaran menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap aspek transparansi tersebut. Pemantauan bukan berarti menentukan atau memengaruhi pilihan masyarakat, melainkan melihat jalannya proses agar berlangsung secara terbuka sesuai ketentuan.

Masyarakat Desa Telaga Mekar juga diharapkan dapat mengikuti seluruh tahapan Pilkades dengan tertib dan menjaga suasana tetap aman serta kondusif. Perbedaan pilihan merupakan bagian dari proses demokrasi di tingkat desa dan perlu disikapi dengan kedewasaan.

Sementara itu, pasangan Ripa Andika Pelas, S.E. dan Junianto, S.Pd. kini telah masuk dalam tahapan pencalonan setelah melakukan pendaftaran pada Kamis pagi.

Tahapan berikutnya akan menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait proses pemeriksaan administrasi, verifikasi persyaratan, penetapan calon dan rangkaian pemilihan sesuai jadwal serta ketentuan yang ditetapkan pihak penyelenggara.

Pertanyaan publik kini bukan hanya siapa saja yang akan mengikuti kontestasi, tetapi juga bagaimana seluruh tahapan tersebut dilaksanakan.

Apakah seluruh proses akan berjalan terbuka? Apakah setiap bakal calon mendapatkan perlakuan sesuai ketentuan yang sama? Dan apakah informasi mengenai setiap tahapan dapat diakses masyarakat secara jelas?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi bagian dari perhatian masyarakat dalam mengawal proses Pilkades Telaga Mekar.

Yang terpenting, seluruh pihak diharapkan menghormati mekanisme yang berlaku. Penyelenggara menjalankan tugasnya sesuai kewenangan, bakal calon mengikuti seluruh persyaratan dan tahapan, sementara masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi dan menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan masing-masing.

Pendaftaran pasangan Ripa Andika Pelas, S.E. dan Junianto, S.Pd. pada Kamis (24/9/2026) akhirnya menjadi penanda bahwa proses Pilkades Telaga Mekar mulai bergerak ke tahapan berikutnya.

Kini, perhatian masyarakat tertuju pada proses selanjutnya.

Transparansi, keterbukaan informasi dan kepatuhan terhadap mekanisme menjadi bagian penting agar seluruh rangkaian Pilkades Telaga Mekar dapat berlangsung tertib, aman dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Perjalanan menuju pemilihan kepala desa masih panjang. Setiap tahapan akan menjadi bagian dari proses yang nantinya menentukan siapa yang memperoleh kepercayaan masyarakat Desa Telaga Mekar untuk memimpin pemerintahan desa.

ACEH TENGGARA – Setelah rangkaian Teguran I, Teguran II hingga Teguran III disebut telah dilalui dalam penanganan dugaan penyimpangan Dana Desa Terutung Payung Hilir, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, Ketua DPW Lembaga Elhan-RI Aceh, Abd. Wahab, mendesak Bupati Aceh Tenggara dan Inspektorat agar segera menuntaskan tahapan administrasi dan melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara.

Desakan tersebut disampaikan Abd. Wahab menyusul proses pemeriksaan dan tindak lanjut yang sebelumnya telah dilakukan oleh Inspektorat Aceh Tenggara. Dalam pemberitaan sebelumnya, proses pelimpahan berkas disebut telah memasuki tahapan administrasi dan penandatanganan secara berjenjang sebelum disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara.

Menurut Abd. Wahab, apabila seluruh tahapan teguran telah ditempuh dan proses pemeriksaan internal telah dilakukan, maka masyarakat membutuhkan kepastian mengenai langkah selanjutnya.

“Kami mendesak Bupati Aceh Tenggara dan Inspektorat agar segera menuntaskan proses ini. Kalau Teguran I, II dan III sudah dilalui, jangan sampai persoalan kembali berhenti pada tahapan administrasi. Jika memang sudah memenuhi mekanisme untuk dilimpahkan, segera limpahkan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara,” tegas Abd. Wahab.

Sebelumnya, persoalan Dana Desa Terutung Payung Hilir telah menjadi perhatian masyarakat dan dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara. Pemberitaan sebelumnya menyebut laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan Dana Desa pada sejumlah tahun anggaran dan kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh Inspektorat.

Perkembangan berikutnya, Inspektorat Aceh Tenggara disebut telah melakukan audit dan tindak lanjut. Salah satu pemberitaan pada April 2026 menyebut adanya temuan kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, serta telah diterbitkannya Teguran II.

Sementara itu, pada Juni 2026, Tim Tindak Lanjut Inspektorat menyampaikan bahwa berkas kasus tersebut sedang dipersiapkan untuk proses pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara. Saat itu, proses administrasi disebut masih membutuhkan paraf dan penandatanganan secara berjenjang, mulai dari Asisten, Sekretaris Daerah hingga Bupati Aceh Tenggara.

Kini, setelah Teguran III disebut telah diterbitkan, perhatian kembali tertuju pada penyelesaian proses pelimpahan.

Abd. Wahab meminta agar tidak ada lagi tahapan yang berlarut-larut apabila seluruh persyaratan administrasi dan mekanisme pemeriksaan telah terpenuhi.

“Kami tidak meminta siapa pun dinyatakan bersalah. Itu kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan. Yang kami minta adalah kepastian proses. Kalau memang sudah ada hasil pemeriksaan dan seluruh teguran telah diberikan, biarkan Kejaksaan melakukan telaah dan menentukan langkah hukum berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, pelimpahan kepada aparat penegak hukum juga penting agar status perkara menjadi jelas dan masyarakat tidak terus bertanya-tanya mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan Dana Desa Terutung Payung Hilir.

“Kita ingin persoalan ini terang. Jika tidak ditemukan unsur pidana, sampaikan kepada masyarakat berdasarkan hasil pemeriksaan. Jika ditemukan dugaan tindak pidana, biarkan aparat penegak hukum menanganinya sesuai kewenangan. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan informasi bahwa proses masih berjalan tanpa kepastian kapan tahap berikutnya dilakukan,” kata Abd. Wahab.

Ia juga meminta Inspektorat Aceh Tenggara membuka informasi mengenai status terakhir berkas tersebut, termasuk apakah Teguran III telah selesai ditindaklanjuti, apakah seluruh dokumen pelimpahan telah ditandatangani, serta kapan berkas secara resmi disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara.

Redaksi juga memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Bupati Aceh Tenggara, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Inspektorat Aceh Tenggara, Pemerintah Desa Terutung Payung Hilir maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan ini berhak memberikan klarifikasi, bantahan atau penjelasan berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. Status hukum seseorang hanya dapat ditentukan melalui proses hukum oleh lembaga yang berwenang.

Namun, setelah rangkaian pemeriksaan dan Teguran I, II hingga III disebut telah ditempuh, pertanyaan publik kini mengarah pada satu hal: kapan berkas tersebut benar-benar dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara. [RED].

ACEH TENGGARA — Saat api baru terlihat dari bagian atap sebuah rumah warga di Desa Bambel Gabungan, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, Rabu sore (16/9/2026), warga sebenarnya masih memiliki harapan besar api bisa segera dipadamkan sebelum menjalar ke rumah-rumah lainnya.

Warga sekitar dan sejumlah orang yang melintas langsung berupaya mencari pertolongan. Salah satu yang didatangi adalah kantor BPBD yang jaraknya disebut hanya sekitar 200 meter dari lokasi kebakaran.

Namun, di tengah kepanikan dan kobaran api yang mulai membesar, warga justru mendapati kantor tersebut dalam kondisi kosong.

Pintu kantor disebut dalam keadaan terbuka, tetapi tidak terlihat petugas maupun penjaga yang sedang piket di lokasi.

Pertanyaannya sederhana tetapi serius:

Ketika bencana terjadi hanya sekitar 200 meter dari kantor BPBD, siapa yang seharusnya pertama kali merespons?

Warga datang bukan untuk meminta pelayanan biasa. Mereka datang membawa kabar darurat—API SEDANG MEMBAKAR RUMAH WARGA.

Dalam situasi seperti ini, hitungan menit sangat berharga. Api yang pada awalnya masih mungkin dikendalikan dapat berubah menjadi kebakaran besar apabila penanganan terlambat.

Dan faktanya, kebakaran tersebut kemudian menghanguskan sedikitnya kurang lebih sembilan rumah warga.

Apakah kondisi kantor yang kosong tersebut memang bagian dari sistem piket? Apakah petugas sedang menjalankan tugas di tempat lain? Apakah armada pemadam berada di lokasi berbeda? Atau ada persoalan lain yang menyebabkan warga tidak menemukan petugas ketika datang meminta bantuan?

Semua pertanyaan itu membutuhkan penjelasan resmi.

Ini bukan sekadar persoalan sebuah kantor yang kosong.

Ini menyangkut kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kecepatan negara hadir ketika masyarakat berada dalam keadaan darurat.

Masyarakat berhak mendapatkan jawaban yang jelas.

Jika memang ada petugas yang sedang bertugas di tempat lain, jelaskan. Jika ada kendala komunikasi atau pengerahan armada, sampaikan. Jika terdapat kelemahan dalam sistem piket, lakukan evaluasi.

Jangan sampai masyarakat baru melihat pentingnya kesiapsiagaan BPBD setelah api berubah menjadi bencana besar.

Kebakaran Bambel Gabungan harus menjadi momentum evaluasi.

Sebab ketika api mulai membesar, warga tidak membutuhkan kantor yang hanya pintunya terbuka.

Warga membutuhkan PETUGAS YANG SIAP DATANG.

Catatan: Kondisi kantor dan sistem piket BPBD pada saat kejadian perlu diklarifikasi secara resmi oleh pihak BPBD Aceh Tenggara agar informasi yang beredar tidak menjadi kesimpulan sepihak.

ACEH TENGGARA — Suasana Desa Bambel Gabungan, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, mendadak mencekam pada Rabu sore (16 September 2026). Kobaran api melanda kawasan permukiman warga dan sedikitnya tujuh rumah dilaporkan hangus terbakar.

Api yang membesar dengan cepat membuat warga sekitar panik. Kepulan asap tebal terlihat membubung dari kawasan permukiman, sementara warga berusaha menyelamatkan diri dan mengamankan barang-barang berharga yang masih memungkinkan untuk dievakuasi.

Kondisi rumah-rumah yang berada berdekatan membuat situasi semakin mengkhawatirkan. Warga sekitar pun tidak tinggal diam. Mereka berupaya membantu proses pemadaman sekaligus melakukan langkah-langkah untuk mencegah kobaran api menjalar ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Di tengah kepanikan tersebut, warga berusaha menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Namun cepatnya kobaran api membuat sedikitnya tujuh rumah dilaporkan tidak dapat diselamatkan dan mengalami kerusakan berat hingga hangus terbakar.

Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menyisakan duka bagi warga yang tempat tinggalnya terdampak. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung dan menyimpan berbagai barang milik keluarga kini berubah menjadi puing akibat amukan api.

Hingga berita ini ditulis, nilai kerugian akibat kebakaran belum dapat dipastikan. Pendataan terhadap rumah dan warga yang terdampak masih diperlukan untuk mengetahui secara lebih jelas besarnya kerugian material.

Sementara itu, penyebab kebakaran juga belum diketahui secara pasti. Informasi mengenai dari mana api pertama kali muncul dan bagaimana kebakaran tersebut dapat meluas masih menunggu hasil pemeriksaan serta keterangan resmi dari pihak berwenang.

Peristiwa kebakaran tersebut menjadi perhatian serius masyarakat, terutama karena terjadi di kawasan permukiman. Kecepatan api dalam melahap bangunan menjadi pengingat bahwa kebakaran di lingkungan padat penduduk dapat berkembang dengan cepat dan menimbulkan kerugian besar.

Pasca kejadian, perhatian kini tertuju kepada warga yang terdampak. Pemerintah desa bersama pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan segera melakukan pendataan terhadap korban, memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, serta memberikan penanganan sesuai kondisi di lapangan.

Bantuan berupa kebutuhan pokok, pakaian, tempat tinggal sementara maupun kebutuhan mendesak lainnya tentu menjadi hal penting bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat musibah tersebut.

Masyarakat juga diharapkan tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi mengenai penyebab kebakaran maupun kondisi korban.

Hingga malam ini, sejumlah informasi penting masih menunggu data resmi, termasuk ada atau tidaknya korban jiwa maupun luka-luka, jumlah warga yang kehilangan tempat tinggal, penyebab pasti kebakaran, serta total kerugian yang ditimbulkan.

LMN News akan terus memantau perkembangan peristiwa ini dan menyampaikan informasi terbaru berdasarkan keterangan serta data yang dapat diverifikasi.

BREAKING NEWS — BAMBEL GABUNGAN DILANDA KEBAKARAN

Sedikitnya 7 rumah warga hangus terbakar.

Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

Data korban dan kerugian masih menunggu informasi resmi.

📍 Desa Bambel Gabungan, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara
📅 Rabu, 16 September 2026

ACEH TENGGARA — Penanganan persoalan Dana Desa Terutung Payung Hilir, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, mendapat perhatian sekaligus apresiasi dari Ketua DPW Lembaga Elhan-RI Provinsi Aceh, Abd. Wahab.

Menurut Abd. Wahab, perkembangan penanganan persoalan tersebut menunjukkan satu hal penting yang patut diketahui masyarakat: pemerintah tidak tinggal diam.

Ketika muncul persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, pemerintah melalui mekanisme pengawasan telah mengambil langkah untuk melakukan pemeriksaan, pembinaan, memberikan teguran dan menjalankan proses tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Bagi Abd. Wahab, proses tersebut merupakan bukti bahwa fungsi pengawasan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara tetap berjalan.

“Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ketika ada persoalan yang perlu ditindaklanjuti, pemerintah hadir dan menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Abd. Wahab.

APRESIASI UNTUK BUPATI DAN INSPEKTORAT

Abd. Wahab secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Bupati Aceh Tenggara beserta jajaran Inspektorat yang dinilainya telah menunjukkan ketegasan dalam menangani persoalan tersebut.

Menurutnya, pemerintah tidak harus langsung mengambil kesimpulan dalam setiap persoalan. Justru proses pemeriksaan dan tindak lanjut yang dilakukan secara bertahap sangat diperlukan agar setiap tindakan memiliki dasar administrasi dan hukum yang jelas.

“Yang kami apresiasi adalah prosesnya berjalan. Ada pemeriksaan, ada pembinaan, ada teguran dan ada tahapan tindak lanjut. Ini merupakan bukti bahwa pengawasan pemerintah bekerja,” katanya.

Ia menilai langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga tata kelola pemerintahan desa agar semakin tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dana Desa bukan sekadar angka dalam laporan anggaran. Di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat, pembangunan desa dan uang negara yang harus dipergunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Karena itu, ketika terdapat persoalan yang membutuhkan pemeriksaan, menurut Abd. Wahab, pemerintah memang harus hadir.

Dan dalam konteks Terutung Payung Hilir, kehadiran pemerintah melalui proses pengawasan tersebut patut diapresiasi.

PEMERINTAH TAK BOLEH DIAM, TAPI PROSES JUGA TAK BOLEH SERAMPANGAN

Abd. Wahab menegaskan bahwa masyarakat tentu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa dilakukan. Namun pada saat yang sama, masyarakat juga perlu memahami bahwa penyelesaian suatu persoalan pemerintahan memiliki tahapan.

Tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam satu hari.

Ada proses pemeriksaan, klarifikasi, pembinaan, teguran, perbaikan administrasi maupun tindak lanjut lainnya sesuai hasil pemeriksaan dan kewenangan masing-masing pihak.

Menurutnya, proses bertahap tersebut bukan berarti pemerintah lamban atau tidak bekerja.

Sebaliknya, proses yang dilakukan berdasarkan prosedur justru menunjukkan bahwa pemerintah sedang menjalankan tanggung jawabnya secara hati-hati.

“Jangan sampai pemerintah dianggap diam hanya karena prosesnya membutuhkan tahapan. Justru dengan adanya pemeriksaan, teguran dan tindak lanjut, masyarakat bisa melihat bahwa persoalan ini sedang ditangani,” tegasnya.

KETEGASAN PEMERINTAH ADALAH PESAN PENTING

Abd. Wahab menilai ketegasan dalam melakukan pengawasan terhadap Dana Desa merupakan pesan penting bagi seluruh aparatur pemerintahan desa.

Pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara tertib, terbuka dan bertanggung jawab. Setiap rupiah yang bersumber dari anggaran negara harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan dapat diperiksa.

Karena itu, pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sebagaimana mestinya dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

“Dana Desa adalah uang negara dan harus dipertanggungjawabkan. Ketika pemerintah melakukan pengawasan dan menindaklanjuti persoalan yang ditemukan, itu adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat,” ujar Abd. Wahab.

Ia juga berharap proses penanganan Terutung Payung Hilir dapat berjalan sampai tuntas sesuai aturan dan tidak berhenti di tengah jalan.

Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai adanya persoalan, tetapi juga membutuhkan kepastian bahwa setiap persoalan mendapatkan penanganan dari pihak yang memiliki kewenangan.

PUJIAN UNTUK PEMERINTAH YANG MAU BEKERJA

Di tengah banyaknya sorotan terhadap penggunaan anggaran publik, Abd. Wahab mengatakan bahwa pemerintah juga perlu diberikan apresiasi ketika menunjukkan keberanian melakukan pengawasan dan mengambil langkah tindak lanjut.

“Kalau pemerintah bekerja, kita harus katakan bekerja. Kalau pemerintah tegas, kita juga harus memberikan apresiasi. Jangan semua langkah pemerintah dianggap negatif,” katanya.

Ia menyebut langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara bersama Inspektorat dalam menangani persoalan Dana Desa Terutung Payung Hilir sebagai bentuk bahwa mekanisme pengawasan masih berjalan.

Menurutnya, kritik masyarakat tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial. Namun kritik harus berjalan beriringan dengan penghargaan terhadap langkah pemerintah yang memang dilakukan sesuai mekanisme.

“Yang kita inginkan bukan sekadar ramai diberitakan. Yang kita inginkan adalah persoalan ditangani. Dan ketika pemerintah sudah mengambil langkah, kita harus memberikan apresiasi,” tegas Abd. Wahab.

HARAPAN UNTUK PENYELESAIAN YANG TUNTAS

Ketua DPW Lembaga Elhan-RI Provinsi Aceh tersebut berharap seluruh proses penanganan Dana Desa Terutung Payung Hilir dapat terus berjalan secara transparan, profesional dan sesuai ketentuan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses tersebut secara objektif, tanpa mendahului kesimpulan sebelum adanya hasil akhir dari pihak yang berwenang.

“Yang paling penting sekarang adalah prosesnya berjalan. Pemerintah sudah menunjukkan langkah pengawasan. Kita apresiasi Bupati dan Inspektorat yang telah menjalankan tugasnya. Selanjutnya mari kita kawal bersama agar penyelesaiannya berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.

Terutung Payung Hilir menjadi pengingat bahwa pengawasan Dana Desa tidak boleh berhenti pada laporan di atas kertas.

Pemerintah harus hadir.

Inspektorat harus bekerja.

Masyarakat harus mengawasi.

Dan setiap persoalan harus mendapatkan penyelesaian sesuai aturan.

Inilah bentuk pemerintahan yang diharapkan masyarakat: bukan pemerintah yang menutup mata, tetapi pemerintah yang berani melihat persoalan, melakukan pemeriksaan, memberikan teguran dan memastikan setiap proses berjalan sampai pada tahap penyelesaian.

Apresiasi untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Inspektorat.

Ketegasan dalam pengawasan adalah bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan Dana Desa benar-benar dikelola secara bertanggung jawab.