ACEH TENGGARA // Elhannews – Penanganan dugaan korupsi pengelolaan Dana Desa di Desa Terutung Payung Hilir, Kabupaten Aceh Tenggara, kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat. Hingga pertengahan April 2026, masyarakat menilai belum ada kepastian hukum yang nyata dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Tenggara maupun Inspektorat daerah, meskipun rangkaian proses awal telah dilalui.

Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan oleh masyarakat ke Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara pada tanggal 28 Oktober 2025. Seiring berjalannya waktu, Inspektorat Aceh Tenggara juga telah melakukan audit dan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada 6 Februari 2026.

Dalam hasil audit tersebut, ditemukan kerugian negara yang mencapai angka Rp232.615.250. Tidak hanya itu, pihak terkait juga telah menerima Surat Teguran II pada bulan Maret 2026, yang menandakan bahwa proses pembinaan telah berjalan.

Namun ironisnya, masa pembinaan selama 60 hari yang diberikan kini telah lewat, tanpa adanya kejelasan tindak lanjut hukum terhadap oknum yang diduga bertanggung jawab, yakni Kepala Desa Terutung Payung Hilir.

Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Mereka menilai proses hukum terkesan berjalan sangat lambat, bahkan memunculkan dugaan kuat adanya pihak-pihak tertentu yang seolah melindungi oknum tersebut.

Salah satu tokoh masyarakat, Kamaludin Pinim alias Jonson Silalahi, menyampaikan kekecewaannya secara terbuka. Ia menilai bahwa penegakan hukum dalam kasus ini tidak menunjukkan ketegasan sebagaimana mestinya.

“Kami masyarakat sudah sangat kecewa. Dari laporan sejak Oktober 2025 sampai sekarang belum ada kejelasan hukum. Padahal sudah ada hasil audit yang jelas menyebutkan kerugian negara,” tegas Kamaludin Pinim.

Ia juga menyoroti habisnya masa pembinaan yang diberikan, namun belum diikuti dengan langkah hukum lanjutan.

“Kalau memang ada kerugian negara dan waktu pembinaan sudah lewat, seharusnya sudah masuk proses hukum. Jangan sampai hukum ini tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Kamaludin Pinim bahkan membandingkan kasus ini dengan pelanggaran-pelanggaran kecil yang seringkali diproses dengan sangat cepat.

“Orang mencuri ayam saja bisa langsung diproses hukum. Kenapa kepala desa kami sampai sekarang belum juga diproses? Apakah kebal hukum? Atau ada yang melindungi?” ujarnya dengan nada kecewa.

Masyarakat Desa Terutung Payung Hilir kini berharap agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, segera memberikan kepastian terkait status penanganan kasus tersebut. Transparansi dan ketegasan dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di daerah.

Selain itu, warga juga mendesak agar pihak Inspektorat tidak berhenti hanya pada tahap audit dan pembinaan, tetapi turut mendorong proses hukum jika memang ditemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan Dana Desa yang seharusnya digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Warga berharap tidak ada lagi penundaan, dan proses hukum dapat ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu.

“Kami hanya ingin keadilan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang karena hukum yang tidak ditegakkan,” tutup Kamaludin Pinim alias Jonson Silalahi.

Red…

ACEH TENGGARA // Elhannews.com – Masyarakat Desa Terutung Payung Hilir, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, kembali menyuarakan kekecewaan. Mereka mendesak Bupati Aceh Tenggara untuk segera mengambil sikap tegas terkait dugaan korupsi dana desa yang hingga saat ini belum menemui kejelasan hukum.

Warga menilai, waktu pembinaan selama 60 hari yang diberikan kepada Kepala Desa telah berakhir, bahkan kini sudah melewati batas waktu selama 5 hari. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dan tegas yang diambil oleh pemerintah daerah.

“Kami berharap Bapak Bupati Aceh Tenggara segera melimpahkan perkara ini kepada Aparat Penegak Hukum (APH), karena masa pembinaan sudah selesai. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut-larut tanpa kepastian,” ujar Kamaludin Pinim alias Jonson Silalahi, Selasa (09/04/2026).

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa masyarakat sudah hampir 10 bulan memperjuangkan pengaduan ini, namun belum juga mendapatkan titik terang. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari pelaporan ke pihak Kecamatan Bambel hingga Inspektorat Aceh Tenggara, khususnya terkait permintaan pemblokiran rekening desa.

Namun ironisnya, hingga saat ini rekening desa tersebut belum juga diblokir. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

“Kami merasa seperti dipermainkan. Logikanya sederhana, jika tidak ada keberpihakan atau pembelaan terhadap Kepala Desa, mengapa sampai hari ini rekening desa kami tidak diblokir? Padahal status Kepala Desa sudah jelas bermasalah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dikeluarkan,” tegasnya dengan nada geram.

Kekhawatiran warga semakin meningkat setelah mengetahui bahwa Kepala Desa masih dapat mencairkan Dana Desa Tahap I tahun 2026. Warga menduga kuat, dana tersebut justru akan digunakan untuk menutupi atau mengembalikan temuan hasil pemeriksaan sebelumnya agar kasus ini bisa ditutup-tutupi.

Oleh karena itu, masyarakat kembali menegaskan permintaan agar Bupati Aceh Tenggara segera bertindak tegas, transparan, dan tidak membiarkan dugaan pelanggaran ini berlarut-larut tanpa penanganan hukum yang jelas.

(Red)

ACEH TENGGARA // Elhannews – Lembaga Elang Hitam Nusantara Republik Indonesia (ELHAN-RI) bersama masyarakat Desa Terutung Payung Hilir kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara. Kedatangan mereka kali ini guna mempertanyakan kejelasan terkait sanggahan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang sebelumnya telah diajukan.

Kedatangan rombongan tersebut merupakan bentuk keseriusan masyarakat dalam mengawal dugaan permasalahan yang tercantum dalam LHP, serta meminta transparansi dan kepastian hukum dari pihak kejaksaan.

Perwakilan ELHAN-RI, Abd. Wahab selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Aceh, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima jawaban atau tindak lanjut yang jelas terkait sanggahan yang telah disampaikan sebelumnya.

Ia menilai, proses penanganan laporan tersebut harus dilakukan secara terbuka dan profesional demi menjaga kepercayaan publik.

“Kami datang kembali untuk mempertanyakan sejauh mana perkembangan sanggahan LHP yang telah kami ajukan. Jangan sampai hal ini berlarut-larut tanpa kepastian,” ujar Abd. Wahab di hadapan awak media.

Sementara itu, masyarakat Desa Terutung Payung Hilir yang turut hadir berharap agar pihak Kejaksaan Republik Indonesia melalui Kejari Aceh Tenggara dapat segera memberikan kejelasan, serta menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Aksi tersebut berlangsung dengan tertib dan damai, dengan harapan adanya respon cepat dari pihak terkait demi terciptanya penegakan hukum yang adil dan transparan di Kabupaten Aceh Tenggara.

(Tim)

Aceh Tenggara // Elhannews.com – Sejumlah masyarakat Desa Terutung Payung Hilir, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara untuk mempertanyakan perkembangan laporan mereka terkait dugaan kejanggalan dalam hasil audit dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.

Kedatangan warga tersebut disebut telah terjadi hingga lima kali. Mereka berharap pihak kejaksaan dapat memberikan kepastian mengenai tindak lanjut laporan yang telah disampaikan sebelumnya.

Salah satu warga Desa Terutung Payung Hilir, Kamaludin alias Jonson, mengatakan bahwa kedatangan masyarakat kali ini bertujuan untuk meminta kejelasan terkait laporan dugaan kejanggalan hasil audit dana desa Tahun Anggaran 2022 hingga 2025.

“Kami datang lagi ke Kejaksaan untuk mempertanyakan perkembangan laporan terkait kejanggalan hasil audit dana desa oleh Inspektorat Aceh Tenggara. Ini sudah yang kelima kalinya masyarakat datang, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian mengenai langkah hukum yang dilakukan oleh kejaksaan,” ujar Kamaludin.

Menurutnya, masyarakat menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam hasil audit dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Aceh Tenggara. Kejanggalan tersebut, kata dia, memunculkan dugaan adanya permainan oleh oknum tertentu dalam proses pemeriksaan maupun penilaian hasil audit tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila laporan mereka tidak mendapatkan perhatian serius dari pihak kejaksaan.

“Kalau Pak Kajari Aceh Tenggara menutup mata atas laporan kami terkait dugaan kejanggalan hasil audit oleh Inspektorat Aceh Tenggara, kami akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Aceh, bahkan kalau perlu sampai ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia,” ujarnya dengan nada geram.

Meski demikian, masyarakat berharap pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dapat segera memberikan penjelasan serta menindaklanjuti laporan tersebut secara transparan agar persoalan yang dipersoalkan masyarakat dapat menjadi terang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara maupun Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara belum memberikan keterangan resmi terkait laporan dugaan kejanggalan hasil audit dana desa Tahun Anggaran 2022 hingga 2025 tersebut.

Red…