Takalar-Elhannews.com // Sabtu (23/11) – Kampanye akbar pasangan calon bupati dan wakil bupati DM-HHY (Nomor 1) yang digelar di Lapangan Makkatang Daeng Sibali menjadi momentum penuh makna. Hujan deras disertai guntur yang mengguyur sejak pukul 09.00 WITA seolah menjadi simbol “tangisan” tanah bersejarah ini, yang pernah menjadi saksi perjuangan lokal Takalar melawan dominasi kepemimpinan luar.

Lapangan Makkatang Daeng Sibali, yang diabadikan dari nama tokoh kharismatik Takalar, Haji Makkatang Daeng Sibali, menyimpan nilai sejarah yang mendalam. Sebagai seorang Purnawirawan Kolonel TNI dan bupati kedua Takalar setelah Haji Donggeng Daeng Ngasa, Haji Makkatang dikenal sebagai penjaga martabat daerah. Beliau tegas menolak intervensi politik dari luar, khususnya dari wilayah Gowa, yang dianggap mengancam kedaulatan lokal.

Dalam sejarahnya, Haji Makkatang Daeng Sibali menentang keras langkah Yasin Limpo, seorang tokoh militer dari Gowa, yang mencoba mengambil alih kepemimpinan Takalar. Penolakan ini menjadi simbol kuat perjuangan menjaga independensi daerah. Selain itu, Haji Makkatang juga berhasil menggagalkan penunjukan Daeng Nyondri sebagai Bupati Takalar melalui dukungan masyarakat, hingga akhirnya SK tersebut dibatalkan dan Daeng Nyondri dipindahkan ke Bantaeng.

Semangat perjuangan ini berakar pada konflik panjang antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bajeng, termasuk berdirinya Kerajaan Polong Bangkeng yang menjadi lambang kedaulatan Takalar.

Namun, kampanye DM-HHY kali ini tidak terlepas dari kritik. Dengan target massa sebesar 10.000 orang, hanya sekitar 1.000-2.000 yang hadir, mencerminkan respons yang dinilai beberapa tokoh lokal sebagai perlawanan simbolis terhadap calon yang dianggap mewakili pengaruh luar.

“Semangat perjuangan ini masih hidup. Masyarakat Takalar tetap berpegang teguh pada prinsip untuk dipimpin oleh anak daerah, bukan dari luar, khususnya Gowa,” ujar seorang tokoh adat yang enggan disebutkan namanya.

Lapangan Makkatang Daeng Sibali, yang dahulu diwakafkan oleh Haji Makkatang Daeng Sibali, menjadi saksi bisu dinamika politik lokal. Kampanye pasangan DM-HHY di lokasi ini membawa pesan mendalam tentang pentingnya menjaga nilai-nilai lokal dan menegaskan kedaulatan Takalar.

Sejarah panjang hubungan Takalar dan Gowa hingga kini tetap menjadi faktor signifikan dalam kontestasi politik di Bumi Polong Bangkeng, dengan perjuangan mempertahankan identitas lokal sebagai isu sentral yang terus diperjuangkan.

Takalar – Elhannews.com // Penganiayaan adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap seseorang, kelompok, atau komunitas, dengan tujuan menyiksa atau menindas terhadap seseorang.

Salah satu kejadian Penganiayaan Dijalan Poros Batunapara Kecamatan Laikang Kabupaten Takalar sangat disayangkan kejadian tersebut mengingat korban Andi Nur Leonaldi Parawansyah dibonceng pakai kendaraan sepeda motor oleh salah satu oknum babinsa kemudian diduga pelaku menyuruh berhenti kemudian oknum pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban di hadapan oknum babinsa wilayah kabupaten takalar.

Saat awak media ini meminta keterangan terhadap keluarga andi saya sangat kecewa sebagai warga mengingat anak saya di bonceng oleh oknum Babinsa kemudian dikasih berhenti ditengah jalan kemudian terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu oknum pelaku diduga inisial (NW) saat perjalanan kekantor polisi dihadapan seorang oknum babinsa yang bertugas wilayah takalar tersebut.kamis,20/11/24.

Ditempat terpisah ketua bidang investigasi Lembaga Pengaduan dan kontrol Elhan-Ri, Adi Silele memberikan tanggapan dari hasil penelusuran tim dibeberapa titik di TKP ternyata awal mula kejadian adanya penganiayaan disekolah kemudian terjadi penganiayaan disalah satu rumah dilakukan oleh oknum brimob, kemudian terjadi tkp ketiga dilakukan salah satu om korban tkp pertama yang terjadi disekolah.

Adi Silele juga mengampaian bahwa kejadian tkp ketiga sangat disayangkan mengingat korban dibonceng oleh salah satu oknum babinsa kemudian dikasih berhenti di tengah jalan saat datang seseorang memanggil kemudian oknum babinsa berhenti dan disanalah terjadi penganiayaan dan menyebabkan luka.Rabu,20/11/2024.

Ditempat terpisah kuasa hukum Andi Nur Leonaldi Parawansyah dikantor hukum elhan law firm saat dikonfirmasi lewat whatsApp, Mirwan.,S.H menyampaikan bahwa betul saya ditunjuk sebagai kuasa hukum dan telah kami bawa pergi visum dirs padjonga dg ngalle tepat tanggal kejadian yaitu 15 November 2024 dan telah melakukan pelaporan resmi dipolres takalar.ujarnya,

Mirwan juga menambahkan semoga proses penyidikan ini segera selesai sehingga bisa dilakukan penetapan tersangka maupun melakukan penahanan demi penegakan hukum. Kamis,21/11/2024.

Setelah berita ini naik, awak media akan melakukan konfirmasi kepihak lain.

Bersambung….

Takalar – Elhannews.com // Kepala Kelurahan Bajeng, Husriadi, kembali menjadi sorotan publik setelah memberikan klarifikasi terkait dugaan pungutan liar yang dilakukannya. Dalam keterangannya, Husriadi berusaha membantah tuduhan tersebut dengan sejumlah alasan yang dinilai oleh warga dan sejumlah pihak sebagai “PEMBENARAN PALSU”.

Beberapa warga yang menjadi korban dugaan pungli merasa kecewa dengan klarifikasi tersebut. Mereka menilai bahwa penjelasan yang diberikan oleh Husriadi penuh dengan kontradiksi dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Warga juga menyodorkan Bukti yaitu rekaman percakapan yang semakin menguatkan dugaan pungli tersebut.

Ketua LEMBAGA PEMBERDAYAAN RAKYAT ( LPR ) menilai bahwa bantahan Husriadi dapat dikategorikan sebagai “PEMBENARAN PALSU”

“Kami menilai bahwa bantahan Husriadi dapat dikategorikan sebagai “PEMBENARAN PALSU” mengingat adanya bukti-bukti yang kami rasa cukup kuat untuk mendukung dugaan pungli tersebut dan bukti itu ada pada kami. Kami menyarankan agar pihak berwenang segera melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini.” Ucapnya

MIRWAN., S.H salah seorang ahli hukum dari Kantor Hukum Elhan Law Firm menilai klarifikasi yang disampaikan oleh Husriadi cenderung diduga bersifat defensif dan lebih fokus pada penolakan tuduhan daripada memberikan penjelasan yang transparan. Pembelaan yang disampaikan oleh Husriadi terkesan dipaksakan dan tidak meyakinkan,’ ujarnya

Masyarakat Bajeng sangat resah dengan perbuatan Lurah bajeng yang dianggap selalu mempersulit warga bila dimintai tanda tangan, sehingga warga Bajeng berharap kepada Pemerintah Kab Takalar(Pj Bupati) agar segera mencopot Husriadi sebagai Lurah bajeng, demi mengembalikan citra ASN di mata Masyarakat terkhusus Warga Kel. bajeng.

Desakan agar pihak berwajib melakukan investigasi yang lebih mendalam pun semakin menguat. Masyarakat berharap agar kasus ini dapat segera diusut tuntas dan Kepala Kelurahan Bajeng diberikan sanksi yang setimpal jika terbukti bersalah.”

#Red…

Takalar – Elhannews.com // Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga pengawas independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh Indonesia.

Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Takalar terdiri dari Ketua dan dua orang anggota bawaslu, resmi diadukan ke Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Ketua Umum Lembaga ELHAN-Ri Mirwan,S.H (18/11) di Warkop LaKopi bilangan Jalan Hertasning Makassar sebagai pelapor.

Mirwan menilai pimpinan Badan Pengawas Pemilu kabupaten Takalar diduga tidak profesional melakukan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Takalar karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran sehingga terkesan tidak netral dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dan Banyak tindakan pimpinan bawaslu Takalar yang mencurigakan, dimana bawaslu Takalar terkesan menghindari Undang-undang Pemilu nomor 10 Tahun 2016 karena didalamnya terdapat saksi pidana khususnya pasal 188. Dan Ada kecenderungan hanya menggunakan Undang-Undang Apatur Sipil Negara (ASN) yang muatannya hanya sanksi administrasi. ”Padahal kita ini sedang berpilkada, yang seharusnya menggunakan asas norma Referens yakni menggunakan Undang-Undang Lex spesialis yang mengaburkan aturan umum”, pintanya.

Selain itu menambahkan bahwa Belum lagi penanganannya pihak bawaslu terkesan tidak aktif mendapatkan bukti materil karena dari beberapa laporan masyarakat hasil pantauan saya, kok bisanya pelapor diminta melengkapi Surat Keputusan (SK) ASN yang dilaporkan atau mereka diminta melengkapi bukti materil terhadap laporan pelaksanaan kampanye terselubung dengan meminta melengkapi izin atau tidak ada izin untuk kampanye pada tempat tersebut,” itukan sama saja mempersulit pelapor, ujar Mirwan.

Dia menyatakan, bahwa terpaksa kami adukan bawaslu takalar karena melihat banyak kejanggalan dalam penanganannya dugaan pelanggaran dan meminta DKPP untuk melakukan pemeriksaan dan apabila terbukti berharap memberhentikan dengan hormat ketiga pimpinan Bawaslu Takalar, harapnya

Bahwa kami bersama team telah melengkapi berkas-berkas sambil melakukan kordinasi ke anggota DKPP dan sesuai arahan petunjuk kita lengkapi berkas dan telah suksek mengupload berkas pengaduan kami dan telah kami adukan Ketua dan dua anggota Bawaslu Kabupaten Takalar”, kuncinya sambil menyatakan biar kita serahkan kepada hakim DKPP menilainya.

Selain itu, mirwan menambahkan bahwa Berdasarkan Pasal 155 ayat (2) “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Sehingga berita ini tayang, team awak media akan melakukan konfirmasi hal tersebut ke Bawaslu Takalar.

Bersambung….

#Syarifuddin

Takalar – elhannews.com // Keluarga besar Lembaga ELHAN-RI menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Almarhumah Dg.Ngai, istri dari Daeng Tojeng, Koordinator Brigade ELHAN-RI. Almarhumah meninggalkan kesan mendalam bagi keluarga, sahabat, dan komunitas yang mengenalnya, Sabtu (16/11/2024).

Dalam pernyataan resmi, Mirwan, S.H Ketua Umum Mewakili Seluruh Pengurus Lembaga ELHAN-RI menyampaikan harapan agar almarhuma mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

“Kami mendoakan semoga segala amal ibadah almarhumah diterima dan dosa-dosanya diampuni. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kami berharap mereka diberi kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian ini,” ujarnya

Kepergian Almarhumah Dg.Ngai .meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam, terutama bagi Daeng Tojeng yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan ELHAN-RI. Dukungan dari seluruh anggota lembaga ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi keluarga yang tengah berduka.

Sebagai bentuk penghormatan, keluarga besar ELHAN-RI mengajak seluruh anggotanya untuk mendoakan almarhumah.

Semoga kepergian almarhumah menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kebersamaan, doa, dan dukungan dalam setiap momen kehidupan. Rest in peace, Almarhumah Dg.Ngai

Humas: Elhan-Ri

Takalar – Elhannews.com // Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia adalah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif lokal yang memenuhi syarat calon. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah disuatu wilayah.

Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 Mendatang, Ketua Umum Lembaga Elang Hitam Nusantara Republik Indonesia (ELHAN-Ri), Mirwan.,S.H mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas demi kemajuan daerah untuk kedepannya dan berpartisipasi aktif mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.,(17/11/2024).

Mirwan juga menambahkan bahwa pada tanggal 27 November 2024 akan digelar pilkada serentak mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan mengajak masyarakat menggunakan hak pilih kita karena akan menentukan masa depan pembangunan daerah yang kita cintai,”Ujarnya.

Selain itu mengajak kepada masyarakat jangan memilih pemimpin yang sering melakukan intimidasi terhadap seseorang maupun kelompok dalam memilih salah satu paslon tertentu mengingat itu bagian dari kejahatan terhadap hak konstitusi.

Ketua Umum Lembaga Elhan-Ri, Mirwan,.S.H mengatakan, memaksakan kehendak atau intimidasi dalam memilih salah satu calon pemimpin kepada pihak lain merupakan pelanggaran konstitusi.
Bagi pelanggar, kata mirwan, sanksinya bisa berupa pidana kurungan penjara. “Kejahatan terhadap hak kebebasan memilih adalah kejahatan terhadap hak-hak konstitusional. Tidak boleh ada intimidasi dalam bentuk apa pun mempengaruhi seseorang dalam penyelenggaraan pilkada atau pemilu,” ujar mirwan, Minggu (17/11/2024).

Mengingat Pemimpin yang baik untuk menjadi gubernur maupun bupati adalah pemimpin yang jujur, amanah, transparan, sensitif, dan responsif. Pemimpin yang baik juga harus mampu mengolah manajemen pemerintah dan menghormati hak konstitusi atau menghindari hal atau kelakukan melakukan intimidasi seseorang maupun kelompok dalam memilih salah satu paslon.

#Syrf