ACEH TENGGARA — Sorotan terhadap lambannya proses penanganan dugaan penyimpangan Dana Desa Terutung Payung Hilir tidak serta-merta berarti telah terjadi pelanggaran oleh pejabat tertentu.
Dugaan adanya perlambatan dalam proses penandatanganan masih membutuhkan pembuktian. Karena itu, seluruh pihak yang disebut maupun berkaitan dengan proses tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Inspektorat, pejabat yang terlibat dalam proses administrasi, termasuk Bupati Aceh Tenggara, perlu diberikan ruang untuk menjelaskan secara terbuka mengenai posisi dan alasan setiap tahapan yang sedang berjalan.
Apabila keterlambatan terjadi karena prosedur administrasi, kelengkapan dokumen, proses verifikasi, atau alasan lain yang sah, penjelasan tersebut penting disampaikan kepada publik.
Begitu pula apabila terdapat perbedaan informasi mengenai status Teguran III, Laporan Hasil Pemeriksaan, maupun rencana pelimpahan berkas kepada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, maka pihak yang berwenang perlu memberikan klarifikasi berdasarkan dokumen resmi.
Media tidak berada pada posisi untuk menyimpulkan seseorang bersalah hanya berdasarkan dugaan atau informasi sepihak.
Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan, apabila perkara berlanjut ke pengadilan, menjadi kewenangan lembaga peradilan.
Karena itu, pemberitaan ini menempatkan dugaan perlambatan sebagai pertanyaan publik yang perlu dijawab, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi kesengajaan.
Justru dengan adanya hak jawab, masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan tersebut.
Pihak yang merasa keberatan terhadap informasi yang diberitakan juga berhak memberikan koreksi, klarifikasi, maupun bukti pendukung.
Jika pemerintah memiliki dokumen yang menunjukkan bahwa proses berjalan sesuai prosedur, dokumen tersebut dapat menjadi bagian penting untuk menjelaskan duduk perkara.
Jika terdapat kekeliruan dalam informasi mengenai posisi berkas, waktu penandatanganan, ataupun tahapan Teguran III, hal tersebut juga perlu diluruskan.
Dengan demikian, pemberitaan tidak berhenti pada tudingan, tetapi berkembang menjadi proses pencarian fakta.
Yang menjadi kepentingan utama bukan membangun kesimpulan terhadap seseorang, melainkan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai penanganan dugaan penyimpangan Dana Desa Terutung Payung Hilir.
Publik berhak bertanya.
Pemerintah berhak menjawab.
Pejabat yang disebut dalam pemberitaan berhak memberikan klarifikasi.
Dan aparat penegak hukum berhak menentukan langkah berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Karena itu, ruang hak jawab tetap terbuka bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Inspektorat, pihak pemerintah desa, maupun pihak lain yang berkaitan langsung dengan proses tersebut.
Apabila ada data atau fakta yang berbeda dengan pemberitaan, redaksi siap memuat klarifikasi sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan jurnalistik.
Satu hal yang harus dijaga adalah jangan sampai proses mencari kebenaran justru berubah menjadi penghakiman.
Kasus Dana Desa Terutung Payung Hilir harus diselesaikan berdasarkan dokumen, fakta, dan proses hukum.
Jika memang terdapat pelanggaran, biarkan aparat berwenang memprosesnya.
Jika tidak terbukti, pihak yang dituduhkan juga harus mendapatkan kepastian.
Dan jika persoalannya hanya administratif, pemerintah perlu menjelaskannya secara terbuka agar tidak berkembang menjadi dugaan yang berkepanjangan.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan siapa yang paling keras berbicara.
Publik membutuhkan fakta.
Karena itu, pertanyaan mengenai keberadaan berkas, proses penandatanganan, Teguran III, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta rencana pelimpahan kepada aparat penegak hukum tetap menunggu jawaban resmi dari pihak-pihak terkait.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya sepanjang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
ELHAN NEWS 