Jeneponto-Sulsel // Elhannews, – Proyek pembangunan gedung tempat pertemuan (Rehabilitasi Gedung Sipitangarri) yang berlokasi di Jl. Lanto Dg Pasewang Kel. Empoang Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto, kembali menjadi sorotan tajam, dari berbagai media dan lembaga, karena diduga pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi teknis.

Diketahui, proyek yang bersumber dari Dana DAU EARMARK tahun anggaran 2025, melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan. Nomor Kontrak: 000.3.3/375/SPMK-RGS/DISPORA, Pelaksana oleh CV. Amin Abadi Sejahtera dan Konsultan Pengawas CV. Macario Engineer, dengan nilai kontrak senilai Rp.1.712.176.310,-

Pasalnya, proyek yang sementara dalam proses pekerjaan dan akan menelan anggaran miliaran tersebut, kini mengalami insiden yang tidak terduga, Cor Beton List Plank bangunan Ambruk disebabkan oleh pemakaian bahan material pembesian yang tidak sesuai spesifikasi rencana anggaran biaya (RAB).

Hal ini, berdasarkan investigasi dari Lembaga Elang Hitam Nusantara Republik Indonesia (ELHAN RI) bersama rekan awak media dilapangan, terlihat kondisi disekellling bangunan Pengecoran Listplank mengalami Reruntuhan yang cukup fatal, baru-baru ini.

Kecelakaan beruntung dan 2 orang pekerja yang berada dilokasi nyaris saja menimpa runtuhnya Listplank bangunan tersebut.

“Salah satu pekerja yang dimintai keterangan mengatakan bahwa List Plank Roboh karena tidak mampu menahan beban Cor Beton “ungkap pekerja

“Namun Kepala Tukang, Risal Daeng Sese yang menjadi saksi Ambruknya pada sekeliling bangunan, memaparkan bahwa Listplank tersebut dianggap tidak mampu menahan beban Cor Beton.

“Menurutnya, pekerjaan Cor List Plank sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, ini hanyalah faktor kelalaian saja.

“Makanya sebelum terjadinya musibah, Cor Beton List Plank itu dikerjakan sudah sesuai dengan gambar awal. Namun kini ada perubahan gambar untuk mengikuti Bangunan sehingga Cor List Plank yang sebelumnya ada kini ditiadakan dan akan dirubah dan diganti dengan Kalsiboard.”jelas Risal

“Pelaksana harian CV. Amin Abadi Sejahtera, Fauzan yang ingin dimintai tanggapannya terkait Ambruknya Cor Beton List Plank, namun yang bersangkutan tidak berada di lokasi.”

“Sementara itu, PPTK Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, HJ. Suci Fitriani, SE. yang dimintai tanggapannya mengatakan, Rapatka dulu, Bisaji kita hubungi pengawasnya itu, tanggapannya saja pengawas karena saya hanya Adm nya.”ujarnya

“Hingga berita ini diterbitkan, PPK Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, Emil Ilyas S.Sos, yang dimintai keterangan belum ada tanggapan resmi.”

Team Lembaga ELHAN RI, telah melakukan Investigasi dilapangan baru-baru ini, sebelum terjadinya insiden ambruknya List Plank pada sekeliling bangunan karena diduga pemakaian bahan material pembesian tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga tidak mampu menahan beban Cor Beton.

Untuk itu ELHAN RI, Kepada media, Kamis (25/12/2025) menegaskan, akan terus mengawal proyek ini hingga batas akhir pekerjaan yang ditentukan sesuai dengan kontrak kerja. Dan jika ditemukan adanya pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara, maka pihaknya akan segera melakukan Follow Up data untuk menindaklanjuti ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Bersambung…..

(Team_Redaksi)

Aceh Tenggara // Elhannews – Hari Senin 17 November 2025 Ketua DPW Aceh lembaga Elhan-RI bersama beberapa jajaran mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Provinsi Aceh, Guna mempertanyakan Laporan Masyarakat terkait di Desa Terutung Payung Hilir yang dilaporkan pada kejaksaan Negeri Aceh Tenggara terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi ADD Anggaran tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025 diDesa Terutung Payung Hilir kecamatan Bambel kabupaten Aceh tenggara, yang dimasukkan pada tanggal 28 Oktober 2025 lalu.

Abd Wahab Ketua DPW Aceh Lembaga  ELHAN – RI bersama jajaran Elhan-Ri menkonfirmasi pihak kejaksaan dan untuk meminta keterangan kepada kejaksaan Negeri Aceh Tenggara guna tindak lanjut atas laporan tersebut dan sudah sampai dimana terkait laporan Masyarakat Desa Terutung Payung Hilir dan sudah sejauh mana tindak lanjut perkara yang sudah dilaporkan Masyarakat Desa Terutung Payung hilir kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara.

Menurut Abd Wahab, saat sampai di Pts pada kantor kejaksaan Negeri Aceh Tenggara bertemu dengan salah satu staf dan menyampaikan bahwa bapak kasi pidsus tidak berada ditempat dimana sedang diluar kota sehingga tidak bisa ditemui hari ini. 17/11/2025.

Dan ditempat yang berbeda Tokoh masyarakat desa tersebut meminta kepada Bapak Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara yang baru tersebut kiranya bisa menindak Lanjuti Laporan Masyarakat tersebut secara cepat, karena sekarang di tengah Masyarakat kami  timbul kegaduhan, seolah kepala Desa kami kebal hukum dan banyak isu-isu negatif, dengan adanya isu tersebut kami dari perwakilan masyarakat meminta kiranya ada kepastian dan titik terang.

#Red…

Takalar // Ujungmata – Sampah adalah limbah atau barang yang tidak berguna lagi dan dibuang oleh manusia. Sampah dapat berupa benda padat, cair, atau gas, dan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti: Rumah tangga (sampah organik, plastik, kertas, dll.), Industri (sampah kimia, logam, dll.), Pertanian (sampah organik, pupuk, dll.) Dan Konstruksi (sampah bangunan, beton, dll.)

Sampah dapat memiliki berbagai dampak negatif pada lingkungan, seperti: Polusi air dan tanah, Polusi udara, Kerusakan ekosistem, Penyebaran penyakit.

Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui cara-cara seperti: Pengumpulan dan pemisahan sampah, Pengolahan sampah (daur ulang, komposting, dll.) Dan Pembuangan sampah yang aman dan terkendali.

Seperti halnya di jalan poros di kelurahan takalar kecamatan mappakasunggu kabupaten takalar sulawesi selatan, pinggiran jalan dipenuhi tumpukan sampah mengingat bak penampung sudah penuh tapi tidak di angkut pihak terkait .

Salah satu masyarakat setempat berinsial (AB) saat di wawancarai oleh awak media menyampaikan bahwa kiranya sampah tersebut di angkut mengingat merusak pemandangan dan adanya bau tidak sedap dari tumpukan sampah-sampah tersebut. (07/11/2025).

Ditempat terpisah Hasbuddin Toro selaku Kadiv Investigasi dari Lembaga Elhan-Ri salah satu lembaga pengaduan dan kontrol, berharap kepada pemerintah setempat maupun pemerintah daerah kiranya pro aktif dalam penanganan sampah apalagi tumpukan dipinggiran jalan membuat pemandangan tidak baik apalagi kalau sampah tersebuh sudah lama tentunya menghasilkan bau yang tidak sedap.

Selain itu, tentang sampah telah di atur pada Undang-Undang (UU) Penanganan Sampah di Indonesia adalah UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. UU ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan, serta untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ujar HB. (07/11/2025).

Sampai berita ini tayang, pihak awak media akan mengkonfirmasi pihak terkait…

#Rusdi Saputra

Takalar // Elhannews – Lembaga Elang Hitam Nusantara Republik Indonesia (Elhan-RI) menyoroti pekerjaan talud jalan di wilayah Lantang Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan pada tanggal 6 November 2025, Elhan RI menemukan dugaan kejanggalan terkait dengan proses pembangunan pondasi.

Temuan utama dari pantauan tersebut adalah tidak adanya galian yang memadai untuk pondasi talud. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar dan kualitas pekerjaan yang sedang berlangsung.

Pekerjaan talud ini merupakan bagian dari proyek pemeliharaan berkala bahu jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTRPKP). Proyek ini mencakup wilayah Maradekaya-Lantang dan Ruas Cikoang-Puntondo.

Proyek dengan Nomor Kontrak 163/PPK-PUTRPKP/SPK/X/2025 ini dimulai pada tanggal 21 Oktober 2025. Sumber pendanaan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai kontrak sebesar Rp 165.147.000.

Pelaksanaan proyek ini dijadwalkan selama 71 hari kalender dan dikerjakan oleh CV. Nayla Inti Persada. Tujuan dari pemeliharaan berkala ini adalah untuk meningkatkan kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Elhan RI berharap agar Dinas PUTRPKP Kabupaten Takalar segera melakukan investigasi mendalam terhadap temuan ini. Pemeriksaan kualitas dan standar pekerjaan sangat penting untuk memastikan talud yang dibangun memiliki kekuatan dan daya tahan yang sesuai dengan harapan.

Mirwan.,SH.,MH ketua umum Lembaga Elhan-Ri, yang perlu diperhatikan adalah Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan sangat diperlukan untuk menghindari potensi kerugian negara dan memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar bermanfaat bagi masyarakat umum.

#Nawir

Kaltim//Elhamnews.com – Dalam upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan para tokoh adat di Kalimantan Timur, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro, S.H., S.I.K., C.F.E., M.H. melaksanakan silaturahmi ke kediaman Ketua Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur, Bapak Victor Juan, S.H., M.H., di Perumahan Bumi Sempaja, Kota Samarinda, Selasa (26/10)2025) siang.

Kedatangan Kapolda Kaltim disambut hangat oleh Bapak Victor Juan bersama jajaran pengurus DAD Kaltim serta sejumlah tokoh adat dari berbagai sub-suku Dayak dan tokoh adat Kutai. Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan, mencerminkan semangat kebersamaan antara aparat penegak hukum dan masyarakat adat.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Kaltim turut didampingi sejumlah pejabat utama Polda Kaltim, di antaranya Dir Intelkam, Dir Reskrimum, Kabid Propam, Kapolresta Samarinda, dan Kapolres Kutai Kartanegara. Hadir pula tokoh-tokoh adat seperti Hendrik Tandoh (Ketua DAD Kota Samarinda), Jony Eka Saputro (Tokoh Dayak Modang), serta Sofyan (Tokoh Adat Kutai).

Ketua Umum DAD Kaltim, Victor Juan, menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif jajaran Polda Kaltim dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat adat. Ia menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial di tengah dinamika pembangunan dan investasi yang berkembang di wilayah Kalimantan Timur.

“Dewan Adat Dayak bersifat independen dan selalu mengedepankan penyelesaian masalah melalui musyawarah serta sidang adat, dengan mengutamakan rasa keadilan dan keseimbangan kepentingan masyarakat,” ujar Victor.

Menanggapi hal itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro menegaskan bahwa silaturahmi ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk para tokoh adat.

#Hendra