Aceh // Elhannews.com – Warga Kute Terutung Payung Hilir tidak terima hasil audit dan Soroti Selisih Fantastis Hasil Audit, Laporan Rp1.424.514.000 Miliar Berbanding Jauh dengan Temuan Inspektorat.

Gelombang pertanyaan publik kembali mengemuka di Kute Terutung Payung Hilir, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara.

Polemik pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2022 hingga 2025 kini memasuki babak baru setelah warga menilai adanya selisih yang sangat mencolok antara laporan masyarakat dan hasil Audit Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2026.

Masyarakat sebelumnya telah menyampaikan laporan dugaan penyimpangan dengan total nilai kegiatan yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp1.424.514.000. Laporan tersebut memuat rincian sejumlah kegiatan mulai dari pembangunan fisik, program ketahanan pangan, pengadaan barang, hingga penyertaan modal desa yang dinilai janggal dan perlu ditelusuri lebih dalam.

Namun, berdasarkan Surat Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Khusus Inspektorat, temuan yang tercantum hanya berupa kewajiban pengembalian dana sekitar Rp232.615.250 juta serta dana ketahanan pangan sekitar Rp136.728.000 juta.

Selisih angka yang dinilai cukup signifikan inilah yang kini memicu sorotan dan tanda tanya besar di tengah masyarakat banyak kegiatan tidak masuk temuan seperti pengadaan lembu, penaman pohon (Fiktif),dan Posyandu, Stanting,Festival, Keagamaan Pengadaan Kambing, jadi pertanyaan seharus masyarakat dipanggil sebelum hasil audit kelur kekantor inspektorat untuk ekspos menjelaskan baik kepada masyarakat dan pelapor terkhusus kepala desa

“Kami Ingin Kejelasan, Bukan Konflik”
Kamaluddin pinim, salah seorang warga Kute Terutung Payung Hilir, menegaskan bahwa masyarakat menolak proses audit yang telah dilakukan.

Namun ia mempertanyakan ruang lingkup serta substansi pemeriksaan yang menurutnya belum sepenuhnya menjawab laporan awal warga.

“Kami menolak audit. Justru kami ingin audit itu benar-benar menjawab semua laporan masyarakat. Tapi selisihnya terlalu jauh. Ini yang membuat warga bertanya-tanya,” ujar Kamaluddin pinim

Menurutnya, masyarakat hanya ingin adanya keterbukaan agar tidak muncul spekulasi yang berkembang liar di tengah desa.

“Dana desa itu uang rakyat. Kalau ada perbedaan angka yang sangat besar antara laporan masyarakat dan hasil audit, tentu kami berhak tahu bagaimana proses perhitungannya, apa saja yang diperiksa, dan apa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup audit,” tegasnya.

Hak Publik Dijamin Undang-Undang
Sikap kritis masyarakat ini bukan tanpa dasar. Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur bahwa keuangan desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Selain itu, hak masyarakat untuk memperoleh informasi dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberi ruang bagi warga untuk mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Sementara apabila dalam prosesnya ditemukan unsur yang memenuhi ketentuan hukum pidana, pengaturannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Meski demikian, warga tetap menegaskan bahwa saat ini mereka masih berada pada tahap meminta penjelasan dan klarifikasi.
Desakan Transparansi dan Opsi Langkah Hukum
Kamaluddin menyatakan bahwa masyarakat tetap menghormati kewenangan Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah.

Namun ia menekankan bahwa transparansi menjadi kunci untuk meredam polemik.

“Kalau memang hasil audit sudah sesuai prosedur dan regulasi, seharusnya bisa dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi itu penting supaya tidak ada ruang kecurigaan,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa apabila tidak ada penjelasan resmi dan terbuka terkait selisih angka tersebut, warga berencana menempuh langkah lanjutan melalui jalur hukum.

“Jika tidak ada keterbukaan, kami akan melaporkan persoalan ini ke Kejaksaan Tinggi Aceh agar dilakukan pendalaman sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ini bukan untuk mencari konflik, tapi untuk mencari kepastian dan keadilan,” tegas Kan.

Aceh Tenggara // Elhannews.com — Bau busuk dugaan penyelewengan Dana Desa di Desa Terutung Payung Hilir, Kecamatan Bambel, kini tak lagi bisa ditutup rapat. Seorang oknum kepala desa diduga secara terang-terangan menantang hukum, mengklaim dirinya kebal karena memiliki “gajah di belakang”. Pernyataan ini bukan hanya memicu amarah warga, tetapi juga membuka tabir watak asli kekuasaan yang arogan dan anti-hukum.

Ucapan itu disampaikan di tengah menguatnya desakan masyarakat yang mulai berani mempertanyakan ke mana Dana Desa mengalir. Kamaludin alias Jonson Silalahi, warga setempat mengaku mendengar langsung pernyataan tersebut.

“Dia bilang hukum tidak bisa menyentuh dirinya karena ada ‘gajah di belakang’. Ini bukan omong kosong, ini ancaman terbuka kepada rakyat,” tegas Kamaludin.

Pernyataan tersebut dinilai warga sebagai pengakuan tidak langsung bahwa pengelolaan Dana Desa bermasalah dan penuh kepentingan tersembunyi. Klaim adanya “gajah di belakang” semakin memperkuat dugaan bahwa Dana Desa di Terutung Payung Hilir tidak dikelola untuk kepentingan rakyat, melainkan dijadikan ladang kekuasaan dan alat memperkaya diri.

Kepala Desa atau Raja Kecil?
Bagi masyarakat, ucapan itu bukan sekadar kesombongan, melainkan tamparan keras terhadap hukum dan negara. Seorang kepala desa, yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, justru tampil bak raja kecil yang merasa berada di atas hukum.
Jika benar ada “gajah” yang melindungi, maka publik patut bertanya:

👉 Siapa gajah itu?
👉 Pejabat mana yang bermain di belakang Dana Desa?
👉 Mengapa aparat penegak hukum terkesan lamban?

ELHAN RI: Ini Bukan Lagi Dugaan, Ini TANTANGAN TERBUKA
Ketua Dpw Aceh Lembaga ELHAN RI, Abd Wahab, menyebut pernyataan oknum kepala desa tersebut sebagai tantangan terbuka terhadap supremasi hukum dan bentuk intimidasi psikologis terhadap rakyat.

“Ini bukan sekadar ucapan arogan. Ini sinyal kuat bahwa ada yang merasa aman karena kekuasaan. Ini pelecehan terhadap negara dan aparat penegak hukum,” tegas Abd Wahab.

Ia menyebut, orang yang bersih tidak pernah bersembunyi di balik ‘gajah’. Justru mereka yang takut dibongkar biasanya paling lantang menakut-nakuti rakyat.

“Ucapan itu alarm bahaya. Kalau aparat masih diam, publik berhak curiga: jangan-jangan ‘gajah’ itu memang ada,” sindirnya tajam.

ELHAN RI Tak Akan Mundur: Lawan Sampai Tuntas
Abd Wahab menegaskan, ELHAN RI Aceh akan berdiri di barisan depan mengawal kasus ini sampai ke akar-akarnya. Tidak ada kompromi, tidak ada mundur.
“Kami akan kumpulkan bukti, buka data, dan mendesak APH bertindak. Dana Desa adalah uang rakyat, bukan milik pribadi kepala desa atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Ia juga menantang aparat penegak hukum untuk membuktikan keberpihakan mereka kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan.

“Kalau hukum masih punya harga diri, maka ‘gajah’ sebesar apa pun harus ditarik ke kandang hukum,” tandasnya.
Rakyat Menunggu: Hukum atau Kekuasaan yang Menang?

Masyarakat Terutung Payung Hilir kini menanti langkah Inspektorat, Kepolisian, dan Kejaksaan. Diamnya aparat hanya akan memperkuat persepsi bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Bagi warga, kasus ini bukan lagi soal satu kepala desa, tetapi soal harga diri hukum dan nasib Dana Desa di seluruh Aceh Tenggara.

Jika satu oknum dibiarkan merasa kebal, maka Dana Desa di mana pun terancam dijarah tanpa rasa takut.
Pertanyaannya kini sederhana namun mematikan:

Apakah negara masih berdiri bersama rakyat, atau sudah berlutut di hadapan “gajah” kekuasaan?

Red…

Aceh Tenggara, Elhannews.com – Dimana sebelumnya masyarakat Desa Terutung Payung Hilir bersama Lembaga Elhan-Ri Dewan Pimpinan Wilayah (Dpw) Provinsi Aceh, melaporkan salah satu desa kepada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara, dimana pengaduan tersebut dilimpahkan ke Inspektorat Aceh Tenggara untuk melakukan audit terkait 30 objek yang telah dilaporkan, mulai anggaran tahun 2022 sampai dengan tahun anggaran 2025.

Pengaduan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi salah satu desa yang dilaporkan oleh masyarakat desa setempat, dimana masyarakat bersama salah satu lembaga yaitu Lembaga Elhan-Ri.

Bahwa pihak Inspektorat Aceh Tenggara telah turun kelokasi, kini Pelapor yaitu masyarakat Desa Terutung Payung Hilir bersama Lembang Elhan-RI meminta kepada Inspektorat Aceh Tenggara segera melakukan perampungan hasil pemeriksaan atau audit mereka dilapangan, sehingga pelaporan tersebut segera mendapat kepastian hukum.

Ketua Dpw Lembaga Elhan-RI Provinsi Aceh, Abd.Wahab berharap Inspektorat Aceh Tenggara segera mungkin melakukan perampungan dan melaporkan informasi hasil audit mereka baik kepada kejaksaan Aceh Tenggara dan Pihak Pengadu sebagai Pelapor karena pelapor juga butuh informasi terkait perkembangan laporan tersebut sejauh mana prosesnya.

Abd Wahab juga berencana akan melakukan persuratan secara resmi kepada Bupati Aceh Tenggara terkait laporan atau pengaduan tersebut dan selain Bupati rencana akan bersurat kepada DPRD Aceh Tenggara. ujarnya, 23/01/2026.

Ditempat terpisah salah satu Tokoh Masyarakat yaitu Kamaludin Pinim
Menjelaskan Kalau tidak ada kepastian atas audit dugaan Korupsi Dana Desa tersebut, Kami bersama Masyarakat akan melakukan Demo dikantor Inspektorat Aceh Tenggara maupun Kantor Kejaksaan dan Kantor Bupati Aceh Tenggara. Dan kami selaku masyarakat berharap segera mungkin ada kepastian atas laporan dugaan tindak pidana korupsi tersebut yang kami laporkan bersama masyarakat lainnya yang didampingi oleh salah satu Lembaga yaitu Lembaga Elhan-Ri. Jumat, 23/01/26.

Kamaluddin juga menambahkan karena oknum kepala desa yang kami laporkan yaitu Kepala Desa Terutung Payung Hilir diduga membuat kegaduhan dan rasa tidak nyaman, maupun persoalan perangkat desa dimana salah satu oknum perangkat desa memberi keterangan saat pihak inspektorat turun dilapangan, kuat dugaan ada informasi mau diganti seperti Imam kute Asaludin Pinim. ujarnya.

Bersambung…

Red…

Aceh // Elhannews.com – Dimana sebelumnya telah beredar informasi terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi salah satu desa yang ada di Aceh Tenggara yaitu Desa Terutung Payung Hilir kabupaten Aceh Tenggara pada tahun anggaran 2022, tahun anggaran 2023, tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025.

Bahwa pada hari kamis tanggal 15 jannuari 2026 Abd Wahab Ketua Dpw Aceh Lembaga Elhan-Ri bersama jajaran pengurus mendampingi masyarakat guna kedatangan tim Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara guna melakukan pengecekan atau audit terkait item-item yang telah dilaporkan dugaan korupsi di kejaksaan Aceh Tenggara pada tanggal 28 oktober 2025 lalu, dimana tindak lanjutnya kemudian di limpahkan ke Inspektorat Aceh Tenggara untuk melakukan pendalaman terkait laporan tersebut.

Bahwa laporan tersebut sekitar 30 item yang dilaporkan, sehingga pihak tim irbansus inspektorat Aceh Tenggara melakukan pemeriksaan dan memastikan semua item-item tersebut guna melakukan pendalaman terkait laporan tersebut apakah betul adanya dugaan tindak pidana korupsi sesuai yang dilaporkan.

Abd Wahab Selaku Ketua Dpw Aceh Tenggara mengapresiasi gerak cepat yang dilakukan oleh irbansus Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh, dimana telah melakukan penindakan dilapangan dengan memeriksa atau melakukan audit terkait item yang telah dilaporkan. Kamis, 15 Jannuari 2026.

Salah satu masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya berharap segera ada kepastian terkait laporan tersebut sehingga ada kejelasan, jika betul terjadi dugaan korupsi semoga di proses sesuai hukum yang berlaku di Negara Kita. Ujarnya, 15/01/26.

Mirwan.,SH.,MH Ketua Umum Elhan-Ri, saat dikonfirmasi lewat WhatsApp menyampaikan bahwa dengan turunnya pihak inspektorat aceh tenggara menandakan pihak inspektorat tidak lambat dan serius dalam menangani laporan tersebut, dan perlu kita apresiasi baik pihak inspektorat Aceh Tenggara maupun pihak Kejaksaan Aceh Tenggara mengingat laporan tersebut baru sekitar 2 bulan dilaporkan lewat Kejaksaan Aceh Tenggara kemudian dilakukan pendalaman lewat Inspektorat Aceh tenggara. Ujarnya, Kamis 16/01/2026.

Mirwan juga menambahkan dengan dilaksanakannya pemeriksaan fisik dilapangan menandakan pihak kejaksaan dan inspektorat di Aceh Tenggara bekerja dengan baik ketika ada laporan, dimana perlu kita apresiasi. Selain itu kita berdoa semoga cepat selesai pemeriksaannya sehingga segera di simpulkan apakah betul adanya dugaan tindak pidana korupsi sesuai yang dilaporkan maupun sebaliknya semuanya kita serahkan hasil kesimpulan pemeriksaan tersebut.

Red…

#Rus

Jeneponto-Sulsel // Elhannews, – Proyek pembangunan gedung tempat pertemuan (Rehabilitasi Gedung Sipitangarri) yang berlokasi di Jl. Lanto Dg Pasewang Kel. Empoang Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto, kembali menjadi sorotan tajam, dari berbagai media dan lembaga, karena diduga pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi teknis.

Diketahui, proyek yang bersumber dari Dana DAU EARMARK tahun anggaran 2025, melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan. Nomor Kontrak: 000.3.3/375/SPMK-RGS/DISPORA, Pelaksana oleh CV. Amin Abadi Sejahtera dan Konsultan Pengawas CV. Macario Engineer, dengan nilai kontrak senilai Rp.1.712.176.310,-

Pasalnya, proyek yang sementara dalam proses pekerjaan dan akan menelan anggaran miliaran tersebut, kini mengalami insiden yang tidak terduga, Cor Beton List Plank bangunan Ambruk disebabkan oleh pemakaian bahan material pembesian yang tidak sesuai spesifikasi rencana anggaran biaya (RAB).

Hal ini, berdasarkan investigasi dari Lembaga Elang Hitam Nusantara Republik Indonesia (ELHAN RI) bersama rekan awak media dilapangan, terlihat kondisi disekellling bangunan Pengecoran Listplank mengalami Reruntuhan yang cukup fatal, baru-baru ini.

Kecelakaan beruntung dan 2 orang pekerja yang berada dilokasi nyaris saja menimpa runtuhnya Listplank bangunan tersebut.

“Salah satu pekerja yang dimintai keterangan mengatakan bahwa List Plank Roboh karena tidak mampu menahan beban Cor Beton “ungkap pekerja

“Namun Kepala Tukang, Risal Daeng Sese yang menjadi saksi Ambruknya pada sekeliling bangunan, memaparkan bahwa Listplank tersebut dianggap tidak mampu menahan beban Cor Beton.

“Menurutnya, pekerjaan Cor List Plank sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, ini hanyalah faktor kelalaian saja.

“Makanya sebelum terjadinya musibah, Cor Beton List Plank itu dikerjakan sudah sesuai dengan gambar awal. Namun kini ada perubahan gambar untuk mengikuti Bangunan sehingga Cor List Plank yang sebelumnya ada kini ditiadakan dan akan dirubah dan diganti dengan Kalsiboard.”jelas Risal

“Pelaksana harian CV. Amin Abadi Sejahtera, Fauzan yang ingin dimintai tanggapannya terkait Ambruknya Cor Beton List Plank, namun yang bersangkutan tidak berada di lokasi.”

“Sementara itu, PPTK Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, HJ. Suci Fitriani, SE. yang dimintai tanggapannya mengatakan, Rapatka dulu, Bisaji kita hubungi pengawasnya itu, tanggapannya saja pengawas karena saya hanya Adm nya.”ujarnya

“Hingga berita ini diterbitkan, PPK Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jeneponto, Emil Ilyas S.Sos, yang dimintai keterangan belum ada tanggapan resmi.”

Team Lembaga ELHAN RI, telah melakukan Investigasi dilapangan baru-baru ini, sebelum terjadinya insiden ambruknya List Plank pada sekeliling bangunan karena diduga pemakaian bahan material pembesian tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sehingga tidak mampu menahan beban Cor Beton.

Untuk itu ELHAN RI, Kepada media, Kamis (25/12/2025) menegaskan, akan terus mengawal proyek ini hingga batas akhir pekerjaan yang ditentukan sesuai dengan kontrak kerja. Dan jika ditemukan adanya pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara, maka pihaknya akan segera melakukan Follow Up data untuk menindaklanjuti ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Bersambung…..

(Team_Redaksi)